Lembaga audit negara juga bisa mendapatkan keuntungan dari partisipasi dan informasi dari masyarakat untuk membantu kinerja mereka. Misalnya melalui proses audit sosial yang dilakukan masyarakat sipil dapat membantu lembaga audit negara di dalam memberikan informasi tambahan yang dapat melengkapi hasil auditnya. . Menanggapi keluhan warga dalam perjalanan proses audit dapat memberikan indikasi dugaan penipuan dan area berisiko tinggi, dan dapat memastikan lembaga audit negara lebih responsif. Di Indonesia, dua lembaga audit publik, BPK RI dan BPKP, belum mengambil langkah signifikan dalam melibatkan warga negara untuk mendorong akuntabilitas dan integritas. 1. BPK RI Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) didirikan tahun 1946 yang bertugas untuk melakukan audit yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain seperti Bank Indonesia, BUMN, BUMD, Dewan Pelayan...
Komentar
Posting Komentar